Menteri Informasi dan Komunikasi, Sofyan Djalil (L), dan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin, berbicara secara serius residen duta besar Indonesia untuk Helsinki, Mei 2005.
Sumber: Reuters/Lehtikuva Lehtikuva
Mengapa perdamaian di Aceh berhasil?
Hamid Awaluddin
Aceh hari ini adalah tempat yang damai. Tidak ada suara senjata. Para perempuan juga tidak ada lagi yang menjadi janda karena kekerasan politik. Anak-anak bebas menggapai mimpi mereka untuk memiliki masa depan yang lebih cerah karena mereka bisa bersekolah. Perekonomian berjalan dengan baik. Berbagai interaksi sosial tidak terganggu. Masyarakat Aceh telah memilih para pemimpin mereka melalui pemilu lokal yang bebas, demokratis, dan adil. Garis yang jelas antara ‘kami’ dan ‘mereka’ sudah dihapus—kita sekarang hanya punya satu garis tegas, ‘kita’. Realitas-realitas ini merupakan mimpi di siang bolong selama tiga dekade konflik berdarah. Realitas tersebut menjadi mungkin pada bulan Agustus 2005 di Helsinki dengan perjanjian damai yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Singkatnya, perbedaan-perbedaan di masa lalu telah diatasi untuk mencapai dispensasi di masa depan yang sesuai.
Tawaran pemerintah
Ada beberapa alasan mengapa perdamaian di Aceh bisa tercapai. Pertama, pemerintah melangkah menuju meja perundingan dengan rencana aksi yang jelas dan tawaran-tawaran yang beralasan. Ketika itu dimulai dengan tawaran pemberian amnesti kepada GAM, yang memungkinkan anggota mereka yang dipenjara dan ditahan dibebaskan dua minggu setelah penandatanganan perjanjian damai. Semua tuntutan hukum atas para aktivis GAM akan dihapuskan dan mereka yang tinggal di luar negeri dapat kembali ke kampung halamannya tanpa syarat. Pemerintah menahan sekitar 2700 terpidana dan tahanan politik. Sekarang mereka telah bebas.
Bersama dengan ini, pemerintah menawarkan program-program ekonomi yang konkret. Pemerintah Aceh diizinkan untuk mendapatkan 70 dari pendapatan daerah Aceh. Pendapatan ini tidak diragukan lagi mendorong ekonomi ke depan yang hancur semasa konflik. Persentase pendapatan yang tinggi seperti itu tidak pernah terbayangkan selama masa perang. Secara singkat, ketidakadilan dalam hal pembagian pendapatan penyeban dari tiga dekade konflik berdarah. Ini semua sekarang telah berakhir. Aceh sekarang sedang membangun ekonomi yang lebih baik.
Dampak Tsunami
Tsunami yang meluluhlantakkan Aceh dan menyebabkan hilangnya hampir 200.000 nyawa manusia menjadi faktor lain yang membawa pada keberhasilan. Tsunami menciptakan kesamaan pandangan yang memungkinkan Pemerintah Indonesia dan GAM untuk memulai negosiasi perdamaian. Kedua belah pihak merasa prihatin terhadap mereka yang menderita. Kedua belah pihak menyadari bahwa menolong korban Tsunami jauh lebih penting daripada melanjutkan konflik. Selain itu, komunitas internasional hadir di Aceh untuk tujuan-tujuan kemanusiaan, jadi kedua belah pihak enggan untuk terus berperang. Kesedihan sepertinya mengubur keinginan untuk bertempur.
Komitmen tingkat tinggi
Alasan berikutnya untuk keberhasilan tersebut adalah komitmen penuh dari pemerintah untuk menghentikan konflik bersenjata ini melalui cara-cara tanpa kekerasan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meyakinkan militer untuk mendukung perundingan damai tersebut. Wakil Presiden Yusuf Kalla melakukan berbagai inisiatif, mulai dari membuat garis besar rencana perundingan sampai melobi parlemen. Mereka berdua bekerja sama untuk menghentikan perang tersebut. Keduanya percaya bahwa perdamaian adalah kendaraan terbaik untuk mengatasi perbedaan-perbedaan di masa lalu. Sebagai seorang pengusaha, Wakil Presiden melakukan perhitungan-perhitungan dalam hal untung rugi dari melanjutkan perang. Faktor berikutnya adalah dukungan dari angkatan bersenjata. Pada awalnya, pesimisme membayangi perundingan damai tersebut. Orang percaya bahwa militer akan menjadi kendala bagi perdamaian, karena dengan ini mereka akan kehilangan keuntungan ekonomi yang mereka dapatkan dari berperang. Hal ini salah. Saya mendapatkan dukungan penuh dari Panglima TNI, Jenderal Endiartono. “Cukup sudah berperang”. Angkatan bersenjata juga kehilangan banyak personilnya dalam pertempuran. “Tidak ada pemimpin yang bersedia mengorbankan anak buahnya, kata Endriartono.
Dukungan Internasional
Dukungan internasional merupakan kunci dari keberhasilan tersebut. Wakil Presiden Kalla mengundang Duta Besar Amerika Serikat, Inggris, Swedia, Finlandia, Jepang, Australia dan Singapura dan meminta mereka untuk mendukung rencana tersebut. “Mohon diminta kepada pemerintah Anda untuk mendekati dan menekan pemimpin-pemimpin GAM yang tinggal di Swedia untuk mau bersedia ikut dalam perundingan damai,” sebut Kalla kepada para duta besar. “Anda semua ada di Aceh saat ini untuk alasan-alasan kemanusiaan, membantu masyarakat Aceh setelah tsunami, namun upaya Anda tersebut tidak bisa efektif kalau senjata masih berasap dan suplai makanan dihadang. Anda tidak dapat membangun jalan dan jembatan jika tidak ada jaminan bahwa Anda tidak akan diculik. Keberhasilan misi Anda di sini sangat tergantung pada dukungan untuk proses perundingan dan menciptakan perdamaian di Aceh,” lanjut Kalla. Taktik ini berhasil dengan baik.
Kepemimpinan mediator, Martti Ahtisaari, tepat dan tegas. Dia tidak pernah membiarkan salah satu pihak untuk mendiskusikan isu-isu selain yang ia sediakan dalam agenda dan jadwal. “Satu-satunya agenda dan kendaraan yang kami miliki adalah otonomi khusus, tidak ada yang lain,” katanya. Ahtisaari juga dengan mudah mampu memilih kata-kata yang sesuai untuk menghindari sensitivitas kedua belah pihak. Ia memiliki keberanian untuk mengatakan kepada kedua belah pihak: “Jangan membuang waktu saya jika Anda datang ke tempat saya hanya untuk saling mencaci satu sama lain. Anda datang ke sini untuk mencari solusi, bukan untuk mengutuk.” Selanjutnya, Ahtisaari mengatakan, “jika Anda terus berbicara mengenai ide kemerdekaan, silakan tinggalkan ruangan saya dan jangan pernah kembali lagi. Namun ingat, Anda tidak akan pernah bisa meraih apa yang Anda impikan. Tidak dalam dalam seumur hidup saya. Saya akan menggunakan semua otot-otot saya untuk mempengaruhi Eropa dan seluruh dunia untuk mendukung Anda. Anda tidak akan pernah merdeka.”
Rancangan Perundingan
Kesepakatan tentang ‘kebijakan tutup mulut’ selama tujuh bulan perundingan menyumbang secara signifikan terhadap pencapaian perdamaian. Baik pemerintah maupun GAM tidak diizinkan untuk membocorkan informasi kepada media mengenai isu-isu substantif yang sedang didiskusikan. Kedua belah pihak mematuhi kebijakan ini, sehingga perundingan damai terus berlanjut tanpa banyak diinterupsi oleh isu-isu kontroversial yang tidak perlu di media. Kebijakan ini mencegah media dari membentuk dan memprovokasi debat yang tidak membantu.
Bersamaan dengan hal ini, format dari proses perdamaian—perundingan langsung dan informal—memainkan peran yang penting. Perundingan langsung artinya kedua belah pihak dapat melihat satu sama lain dan berbicara secara langsung, dari hati ke hati. Kedua belah pihak dapat saling menatap mata satu sama lain. Pesan-pesan tidak disampaikan oleh pihak ketiga, namun disampaikan langsung oleh masing-masing. Sehingga kedua belah pihak tidak datang dengan interpretasi tapi kesimpulan.
Kunci lain dari kesuksesan proses tersebut adalah kesetiaan pengikut GAM dalam mematuhi komando pemimpin mereka yang melakukan perundingan damai. Tidal ada satu korban pun selama perundingan damai. Hal ini merupakan bantuan yang sangat besar untuk memungkinkan perundingan berlanjut dan mencapai kesepakatan.
Akhirnya, keinginan dan kemampuan kedua belah pihak untuk menjaga hubungan personal juga krusial. Tidak ada satu pun isu sulit yang tidak bisa diselesaikan. Hubungan personal yang dalam dan pembicaraan terus-menerus memungkinkan kita untuk mencari solusi dari isu-isu yang tidak terpecahkan dari meja perundingan.
Top | Aceh | Daftar isi
