Sumber: Reuters/Ruben Sprich
Jalan berliku menuju perdamaian Aceh
Konrad Huber
Artikel ini secara ringkas menggambarkan perjalanan Aceh menuju perdamaian. Artikel ini memberikan sketsa dari periode-periode penting dalam evolusi Aceh antara tahun 1988 dan 2006 dan menarik kesimpulan dengan beberapa observasi tentang hakikat dari proses perdamaian. Perdamaian di Aceh saat ini merupakan upaya besar kedua dari proses tersebut. Inisiatif pertama berakhir dengan pecahnya kekerasan pada tahun 2003 setelah lebih dari tiga tahun mediasi luar biasa oleh sebuah organisasi non-pemerintah yang tidak teruji. Upaya tersebut gagal dengan resistensi dari pihak-pihak yang bertikai.
Artikel ini menyelidiki tiga alasan yang saling berhubungan dalam kesuksesan inisiatif perdamaian Aceh selama ini. Pertama, pada tahun 2004, khususnya setelah pemilihan presiden baru pada bulan oktober, berbagai keadaan yang berbeda dihadapi kedua belah pihak pelaku utama yang terlibat konflik, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Walaupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah tidak mampu memukul mundur para pejuang GAM sejak deklarasi perang pada bulan Mei 2003, kapasitas pertempuran GAM secara signifikan sudah menurun. Wakil pemerintah yang pro dialog juga mulai menghubungi wakil atau koneksi GAM secara tertutup. Yang kedua, proses mediasi external pada tahun 2005 sangat cerdas daripada pendahulunya yang tidak berhasil. Ada dua hal utama disini yakni kesuksessan memanage proses perundingan dan melahirkan bentuk perjanjian akhir. Penyelesaian sengketa yang mahir ini, dipimpin oleh mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari, yang menghasilkan faktor penting yang ketiga. Ini merupakan penggabungan sebuah penyelesain politik yang menyeluruh sebagai sebuah elemen kunci dari proses perundingan, daripada hanya rangkaian pendekatan selangkah demi selangkah seperti yang diambil sebagai upaya perdamaian sebelumnya. Perjanjian ini tidak hanya menyediakan kompromi-kompromi penting tapi juga memberdayakan secara kuat kemampuan pemantauan perdamaian yang merupakan kunci bagi implementasi perjanjian di lapangan.
Perjalanan 30 tahun Aceh dari masa perang ke perdamaian masih harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari transformasi luar biasa dalam politik Indonesia antara tahun 1998 dan 2006, dalam dimensi demokratisasi, pengaruh militer menurun drastis dalam berbagai politik sipil dan transisi GAM dari kaum pemberontak yang memimpin menjadi politikus yang dipilih. Tsunami 2004 membantu mendesak proses perdamaian yang baru dimulai; bagaimanapun, gelombang perubahan yang melanda Aceh yang membawa perdamaian Aceh bisa bertahan secara lebih lama.
Sebuah awal demokratis? Bicara damai ketika berperang
Tahun 1998 merupakan momen yang penting bagi Indonesia, dan itu berjalan dalam periode tiga tahun krisis yang terus menerus dan ketidakpastian yang juga berakibat pada Aceh didalamnya. Dalam pergantian regime yang berlansung cepat, krisis ekonomi Asia membuat perekonomian Indonesia ambruk, Suharto dipaksa turun setelah 32 tahun berkuasa, dan wakil presidennya B.J. Habibie diangkat menjadi presiden. Dibawah kekuasaan Habibie, komandan angkatan bersenjata Jenderal Wiranto mengumumkan akhir dari pendekatan militer terhadap Aceh dan bahkan meminta maaf atas kekejaman yang dilaksanakan oleh ‘oknum tentara secara individu’ selama dekade terdahulu.
Habibie juga setuju dengan proses referendum yang diawasi PBB pada bulan Agustus 1999. Dengan referendum ini Timor Timur memilih independen. Dampak dari referendum ini, tiba-tiba kelihatan bagi masyarakat Aceh bahwa apapun – bahkan merdeka sekalipun juga mungkin. Pada Oktober 1999, badan pembuat undang-undang Indonesia memilih presiden baru: Abdurrahman Wahid, seorang ulama muslim yang dikenal dengan komitmennya terhadap perbedaan politik, dialog, dan perbaikan, termasuk keinginannya untuk mengurangi pengaruh politik militer yang bertahan lama. Dipanggil sebagai Gus Dur, Wahid bimbang antara sebuah referendum atau perundingan untuk menentukan status Aceh. Pada dasarnya, bagaimanapun, Gus Dur pro dengan pendekatan dialogis. Kedatangan Henry Dunant Centre bagi dialog kemanusiaan (HDC) yang menawarkan diri pada akhir tahun 1999 luar biasa beruntung.
Sekarang dikenal sebagai pusat dialog kemanusiaan, HDC yang baru sekali, organisasi berbasis Jenewa, didirikan oleh pelaksana kemanusian dulunya berasosiasi dengan Komite Internasional Palang Merah dan PBB. Misi utama mereka adalah melindungi penduduk sipil dari konflik bersenjata dengan membantu penyelesaian persengkataan. Krisis Timor Timur mendesak HDC untuk mengirimkan anggota staf senior ke daerah tersebut. Adanya ramalan bahwa Indonesia juga pecah sangat membuat keprihatinan bagi HDC untuk fokus pada Aceh. Diluar perkiraan sebelumnya dari mereka, staf HDC bisa dengan mudah diterima oleh pejabat senior Indonesia, termasuk Gus Dur, dan bisa menjangkau para pemimpin GAM di pengasingan. Sebuah proses dialog dimulai pada awal 2000 menghasilkan kesepakatan Mei yang diberi nama dengan sebuah Kesepakatan Bersama untuk suatu Jeda Kemanusiaan. Hal utama yang ingin dicapai adalah membuka akses kemanusiaan ke daerah-daerah yang parah dilanda konflik dan imbas peperangan Aceh. Juga kesepakatan untuk memulai sebuah proses membangun kepercayaan antara GAM dan TNI.
Dalam dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 2002-03, sebenarnya HDC mulai terlibat dalam sebuah peran yang lebih besar, lebih besar dari rencana mereka semula. Mereka berkembang menjadi menjadi pihak ketiga. Tiba-tiba, HDC berhadapan dengan pengelolan komite bersama antara pemerintah-pemberontak dalam persoalan keamanan dan kemanusiaan. Mereka juga harus menuntun dialog dalam melaksanakan perbekalan dalam masa jeda kemanusiaan, dan harus mengisi banyak staf internasional untuk mendukung pengembangan operasi di Banda Aceh. GAM juga menikmati kehebatan status internasional dari akibat positif Jeda Kemanusiaan. Mereka sangat berharap proses ini akan mendorong perbincangan lebih lanjut yang bisa mengangkat keinginan mereka dan operasi kemanusiaan mampu menjangkau secara ringkas populasi yang terpengaruh perang. Tapi kecaman keras untuk pemerintah disampaikan oleh anggota DPR dan para komandan militer yang kawatir sekali kelemahan dari Jeda kemanusiaan tersebut dimana proses damai akan menyediakan pelindung buat GAM untuk meningkatnya penghasilannya, menambah keanggotaannya, dan memperluas kontrolnya pada level lokal ketika operasi offensif pemerintah dilarang. Pada akhirnya, upaya pemantauan yang dipimpin HDC tidak bisa menahan perang oleh berbagai pihak, dan hal itu tidak akan pernah bisa fokus perdebatan-keamanan kecuali pada level ‘kolonel dan jenderal bintang satu’ seperti yang disebutkan oleh salah satu staf HDC.
Jeda kemanusiaan sendiri akhirnya berakhir pada tahun 2001. Penyerangan terhadap fasilitas gas alam ExxonMobil (LNG) yang dituduhkan pada GAM membuat ExxonMobil pertama sekali dalam sejarang eksplorasinya di Aceh. Ini hanya memperkuat pernyataan TNI bahwa GAM memanfaat jeda. Bukan hanya untuk menyusun kembali kekuatannya tapi bahkan menambah perberkembangan mereka. GAM menuduh pemerintah Indonesia berbicara damai dimulut tapi mempersiapkan perang dilapangan. Akhirnya TNI mengirim kekuatan yang lebih besar lagi, dan Jakarta akhirnya secara resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jeda kemanusiaan. Pada awal 2001 kepemimpinan militer mulai berada di posisi di atas angin dari presiden akibat konstalasi politik nasional. Berhadapan dengan kegagalan yang nyata dari jeda kemanusiaan dan modal politik yang terbatas, Gus Dur menyetujui suatu operasi keamanan besar-besaran melawan GAM pada bulan April. Upaya damai HDC akhirnya hancur sepenuhnya.
Perkembangan politik selanjutnya akhirnya membuat Wahid jatuh pada bulan Juli. Penggantinya Megawati Sukarnoputri diharapkan membawa kestabilan negara yang lebih mantap dan keinginan yang sedikit untuk gerakan reformasi. Bagaimanapun dia melanjutkan mencari solusi perundingan bagi konflik di Aceh, walaupun dengan setengah hati. Salah satu aksi pertama presiden Megawati yakni menandatangani perundang-undangan Aceh ’otonomi khusus’ setelah pertentangan yang berdekade terhadap ide ini. Kesepakatan ini, walaupun tidak pernah dipenuhi pelaksanaannya pada waktu itu, mengubah nama provinsi tersebut menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan disediakan otoritas hukum Islam (Shari’ah) dibawah kantor gubernur yang kuat, dalam wilayah NAD. Diberikan juga kewenangan pemilihan langsung pada tingkat provinsi dan kabupaten. Itu juga termasuk pembagian hasil 70-30 untuk Aceh selama delapan tahun (kemudian selanjutnya akan dibagi sama rata). Kesepakatan otonom ini yang disahkan oleh DPR tanpa proses konsultasi dengan banyak menambah pertentangan lebih luas. GAM juga menolak secara mentah-mentah ide otonomi khusus bagi Aceh seperti ini.
Dialog kemanusiaan: dengan kekuatan penuh di tahun 2002
Tak gentar dengan gagalnya jeda kemanusiaan atau penerusan operasi militer yang berskala besar, HDC kembali pada akhir tahun 2001 dan 2002. Berbagai perkembangan luar membantu upaya ini. Pertama, serangan 11 September di New york dan Washington tiba-tiba mengubah hitungan berbagai grup, seperti GAM, yang mengandalkan kekerasan. Megawati juga mengangkat seorang yang sopan dan pejabat popular, Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai menteri koordinator bidang politik dan keamanan. Dialog intensif dalam pertemuan di Jenewa pada bulan February dan Mei, yang menghasilkan sebuah dokumen HDC menyatakan persetujuan GAM terhadap hukum otonomi sebagai sebuah ‘titik permulaan’ dan sebuah pernyataan dalam sebuah ‘dialog inklusif’ untuk melihat kemungkinan perubahan terhadap hukum otonomi, dan kebutuhan atas pemantauan gencatan senjata yang efektif. Bagi HDC, pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan rentetan langkah-langkah untuk sebuah penyelesaian yang luas: dari gencatan senjata sampai dialog yang inklusif dan pemilihan tingkat provinsi sampai perubahan hukum otonomi. Pemerintah, bagaimanapun, melihat otonomi yang sudah berlangsung sebagai tawaran maksimum mereka, bukan tawaran pembuka, ketika GAM mengulangi pernyataan bahwa otonomi khusus bukan akhir dari perjuangan kemerdekaan mereka.
Meskipun berbagai ketidaksesuaian fundamental ini, perundingan dilanjutkan dibawah bantuan HDC, walaupun berbulan-bulan proses sulit diplomasi dan naskah-naskah di fax kan melalui aktor-aktor penting di Jakarta, Banda Aceh, dan GAM di Swedia. Menteri Koordinator Yudhoyono sangat berperan dalam meyakinkan presiden Megawati dan jenderal-jenderal dan menteri-menteri berkaitan hal-hal yang dibahas dan isi dalam kesepakatan dengan GAM. Menyadari kegagalan yang penting dalam jeda kemanusiaan, perjanjian menyepakati dibentuknya sebuah komite keamanan bersama (JSC), yang akan hadir menjadi tim pemantauan yang lebih hebat daripada mekanisme ‘komandan ke komandan’ TNI dan GAM yang dibuat dalam model sebelumnya. Pada akhirnya, JSC akan berkuasa sebagai sebuah mekanisme tri-partite meliputi GAM, TNI dan pihak netral ketiga yang akan diisi oleh peninjau militer tak bersenjata dari negara-negara tetangga yang sesuai dan dianggap layak.
Pada bulan November 2002 HDC mengumumkan bahwa sebuah kesepakatan hampir dicapai dan berencana memulai sebuah upacara penandatanganan pada 9 Desember di Jenewa. Untuk menambah kesadaran internasional dan dukungan terhadap perjanjian, pemerintah Jepang mengadakan sebuah konferensi donor pada 2 Desember di Tokyo. Disisi lain, TNI terus menambah tekanan pertempuran terhadap pemberontak GAM. Sebuah grup mantan senior diplomatis dan tokoh terkemuka militer dari Sweden, Thailand, Amerika Serikat, dan Yugoslavia yang diorganisir oleh HDC – dikenal secara kolektive sebagai ’wise man’ – meningkatkan desakan mereka agar para pihak menandatangai kesepakatan. Keterlibatan ahli-ahli seperti itu merupakan anugrah dalam proses yang genting dan membawa dampak yang penting terhadap pengaruh negara-negara (khususnya Amerika Serikat) yang menginginkan kesepakatan tersebut ditandatangani.
Perdamaian yang tertunda: CoHA dan kembali berperang
Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) perjanjian penghentian permusuhan diratifikasi dan ditandatangani dalam upacara penandatanganan di markas HDC di Jenewa. HDC dengan cepat merekrut dan menempatkan personalia ke staf komite keamanan bersama, termasuk militer non-aktif dari Thailand dan Filipina, dan mempekerjakan spesialis untuk memandu dialog inklusif (AID) dan fungsi-fungsi yang lain. Perjanjian penghentian permusuhan menempatkan beberapa kesuksesan seperti menurunnya kekerasan, kebebasan bergerak secara dramatis bisa berlansung, dan pembentukan beberapa ‘wilayah damai’. Ini merupakan wilayah yang didemiliterisasikan atas kesepakatan antara TNI dan GAM. Peresmian zona damai cenderung berubah menjadi pawai pro-kemerdekaan GAM, bagaimanapun, sangat menyayat hati para militer dan politikus nasionalis yang mengikuti kejadian ini di media.
Dalam waktu singkat perjanjian dengan cepat mengalami hambatan. Pimpinan tinggi TNI tidak pernah setuju dengan kesepakatan tersebut, dan GAM menganggap CoHA sebagai kesempatan untuk memajukan perjuangan politik mereka, bukan sebagai kesempatan untuk berkompromi dalam tuntutan utama atau membangun kepercayaan dengan musuh yang tidak dipercaya sama sekali. Dalam sebuah pola pengulangan dari praktek jeda kemanusiaan, GAM menggunakan keadaan keterbukaan yang relatif dari CoHA untuk mencari kade-kader baru, meningkatkan ’pajak nanggroe’ dan mengagitasi untuk kemerdekaan, walaupun sudah sepakat sebelumnya untuk menerima otonomi sebagai ’titik awal’. (Beberapa aksi GAM, seperti pengibaran bendera dan pawai, tidak dilarang secara eksplisit oleh CoHA. Hal lain yang juga didiamkan adalah investigasi atau menghukum pemerasan, yang diklaim sebagai perpajakan yang sah, yang dilakukan oleh GAM).
Dimulai dengan sebuah penyerangan pemberontak pada pertengahan Januari 2003 yang mengakibatkan kematian seorang prajurit, gencatan senjata terus dilanggar dan kekerasan oleh kedua pihak mulai memuncak dengan cepat. Insiden ini segera melampaui kemampuan JSC untuk menginvestigasi dan menghakimi pendugaan kekerasan, khususnya ketika perwakilan TNI pada JSC menolak dua penemuan di bulan Februari yang menyudutkan pemerintah dan komandan militer tertinggi secara terang-terangan mempertanyakan kenetralan dan profesionalisme JSC. Keadaan ini mendorong GAM untuk melakukan aksi veto dalam kasus yang menyudutkan pihak mereka, dan akhirnya JSC menjadi tidak berdaya oleh sebuah sikap keras yang bahkan para peninjau militer asing tidak mampu membantu memecahkannya. Pada bulan Maret, instalasi JSC diserang oleh gerombolan sipil yang dihasut oleh pasukan keamanan, dan niat baik antara kedua pihak hilang.
Mengunakan situasi kekacauan ini sebagai dalih, TNI mengubah pendirian dan membatalkan perjanjian tersebut. Pada bulan Mei pemerintah Indonesia mengumumkan tujuannya untuk mengadakan operasi penghancuran GAM dalam beberapa bulan. Upaya untuk menyelamatkan CoHA dalam konferensi internasional di Tokyo gagal pada 18 Mei, dan hari berikutnya, presiden Megawati, dengan dukungan penuh dari pemimpin kabinet dan DPR, menyatakan perang terhadap provinsi Aceh. Ini merupakan operasi militer terbesar yang pernah dilakukan TNI di Aceh yang mengerahkan pasukan lebih dari 35,000. Operasi secara militer bisa disebut efektif dan berhasil, khususnya disertai dengan upaya penghentian dukungan persedian pada pemberontak, memobilisasi berbagai kelompok masyarakat untuk mendukung gerakan membasmi membasmi pemberontakan dan menawarkan amnesti bagi pemberontak yang ingin menyerah dan kembali. Pada pertengahan 2004, TNI mengumumkan bahwa hampir 2000 gerilyawan GAM sudah meninggal, 2100 yang lain ditahan, dan sekiatr 1300 dipaksa menyerah (walaupun angka-angka ini tidak mungkin diperiksa secara independen ).
Pada dasarnya, perdamaian di Aceh mulai terlihat makin jauh. Dibawah permukaan bagaimanapun, barangkali para pejabat senior Indonesia, baik sipil dan militer, menyadari bahwa pendekatan keamanan yang eksklusif menghacurkan GAM pada akhirnya tidak akan berhasil. Demikian pula, sudah banyak dari pimpinan dan anggota GAM yang dihabiskan, dan sebagian yang tersisa semakin terdesak kedalam hutan, dan beberapa pimpinan senior GAM, tidak termasuk pimpinan GAM di pengasingan – siap untuk bicara damai.
Janji demokrasi
Kejadian yang menentukan terjadi pada tahun 2004 yakni pemilihan presiden secara langsung untuk yang pertama kalinya, dan momen bersejarah ini juga sangat mempengaruhi Aceh, sesuatu yang tidak mungkin terlihat beberapa bulan sebelumnya. Karakter utama dalam babak baru drama Aceh yakni banyaknya orang moderat Aceh diluar pimpinan GAM di pengasingan dan Yusuf Kalla, yang merupakan menteri koordinator kesejahteraan rakyat dibawah Megawati yang kemudian menjadi wakil presiden pada pemilihan presiden baru. Presiden baru tersebut adalah menteri koordinator politik dan keamanan di era Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Komitmen pertama mereka yakni dialog berlanjut terhadap perjanjian yang membuka peluang bagi keterlibatan mantan presiden Finlandia Martti Ahtisari, yang organisasinya CMI (Crisis Management Inisiative) menjadi bidan bagi lahirnya Nota Kesepahama MoU Helsinki pada Agustus 2005.
Pada awal 2004 – bahkan sebelum pemilihan nasional yang memberinya jabatan kepresidenan di kemudian hari menteri Yusuf Kalla melancarkan sebuah proses rahasia menghubungi orang-orang moderat Aceh. Bersamaan dengan itu juga hadir Ahtisaari dan CMI sebagai sebuah meditor yang berpotensi. Lansung sesudah presiden Yudhoyono dan wakil presiden Kalla diambil sebagai presiden dan wakil presiden, Kalla memperbarui upaya rahasianya secara sungguh-sungguh. Melalui perantara Aceh, komandan lapangan tertinggi GAM Muzakkir Manaf – rupanya tanpa sepengetahuan pemimpin GAM di Swedia – mengadakan kontak rahasia di Malaysia antara wakil pemberontak tingkat lebih rendah dan perunding pemerintah. Pada akhir Oktober 2004, delegasi-delegasi ini datang ke sebuah perjanjian dengan kesepakatan akan menjamin implementasi hukum otonomi Aceh dan menyediakan keuntungan ekonomi anggota GAM yang terpilih dan penduduk Aceh yang lain sebagai tukaran dari penyerahan senjata.
Apakah Muzakkir benar mendukung upaya atau tidak, atau hanya melihat tawaran Jakarta sebagai sebuah kesempatan yang menggoda untuk memeliharan sebuah tradisi Aceh yang menghormati tawaran walaupun dari musuh sekalipun, pemerintah Indonesia menafsirkan dengan jelas episode ini sebagai bukti pembuka untuk berbicara dengan komandan pejuang GAM daripada hanya dengan para pimpinan di Swedia. Walau markas politik GAM di Swedia mempersoalkan dan menolak inisiatif tawaran ini, tapi sangat jelas juga bahwa pemimpin GAM juga sudah mengevaluasi ulang pilihan-pilihan opsi selama 2004. Sementara itu, upaya rahasia yang lain dicoba oleh perantara Kalla untuk menghubungi GAM di pengasingan justru mendorong terbukanya Ahtisaari terlibat (melalui seorang pengusaha Finlandia yang dulunya pernah tinggal di rumah wakil presiden dan berkawan dekat dengan seseorang yang menjadi seorang penasihat utama Kalla). Pada bulan Desember Ahtisaari diberitahukan bahwa kedua pihak siap untuk duduk bicara.
Dari Tsunami sampai Helsinki
Dalam momentum seperti inilah Tsunami Asia terjadi pada Desember 2004. Berhadapan keadaan kehancuran yang luar biasa akibat bencana dan tiba-tiba menjadi sorotan internasional, GAM mendeklarasikan gencatan senjata secara sepihak (unilateral), dan presiden Yudhoyono dengan segera mengirim tim perunding pemerintah ke Finlandia untuk bertemu di CMI dengan para pemimpin GAM di pengasingan.
Termasuk pembicaraan akhir Januari 2005, total pembicaraan mencapai lima putaran. Sebuah terobosan besar berlansung ketika awal Februari GAM menerima tawaran self government ‘pemerintah sendiri’ sebagai ganti dari keinginan kemerdekaan total. Sepertinya keinginan mengambil tawaran ini karena adanya pemikiran di kalangan internal GAM, bahwa bahwa pembicaraan dengan Jakarta bisa gagal sekali lagi jika tanpa sebuah gerakan terobosan yang mereka ambil. Perdebatan kemudian di fokuskan pada bagaimana ‘pemerintahan sendiri’ bisa diperkuat dengan memasukkan secara baik isi simbolik maupun substantif yang lebih tinggi dari yang ada di ‘otonomi khusus’ yang sudah ditawarkan dari Jakarta sejak 2001. Walaupun deklarasi ini memancing reaksi negatif yang sangat hebat dikalangan simpatisan GAM dan menciptakan kebingungan publik, pendirian baru ini terbukti sungguh cerdas dan membuka tahapan baru bagi kemungkinan konsesi penting lainnya. Sebagai contoh, pemerintah setuju bahwa – berbeda dengan istilah CoHA – perjanjian baru akan mengizinkan dibentuk partai-partai politik tingkat lokal. Ini merupakan perubahan yang signifikan dari kebijakan Jakarta dulu, yang sampai sekarang ini mendesak bahwa semua partai harus nasional dalam berkarakter, dan inovasi ini memungkinkan bahwa GAM beralih dari kelompok pemberontak menjadi kelompok politik non-kekerasan.
Kemajuan yang lain yakni keterlibatan pihak ketiga yang lebih kuat untuk memantau perjanjian daripada hanya komite keamanan bersama yang lemah yang dicoba kelola oleh HDC dulunya. MoU mengundang 300 kekuatan dari personil Uni Eropa dan ASEAN, dan kepala CMI, Ahtisaari sendiri, diberdayakan sebagai wasit akhir perselisihan yang tidak bisa dipecahkan di tingkat bawah.
Walaupun perasaan kekecewaan dan perasaan dikhianati yang tersisa dari kegagalan CoHA, semua pihak akhirnya menandatangai MoU pada Agustus 2005 dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan perjanjian untuk yang merubah kalkulasi dari berbagai pihak yang juga memberi pengaruh terhadap pendapat mereka bagi konteks penyelesaian konflik dan kebutuhan untuk sepakat. Dan Ahtisaari dan para perunding juga bekerja keras dalam membangun kembali suasana yang saling percaya. Mekanisme pihak ketiga berhasil menuntun implementasi perdamaian – misi pemantau Aceh (AMM) – juga terbukti sangat efektif, seperti dipaparkan dalam kontribusi Kirsten Schulze di bagian di buku ini.
Perundingan damai sebagai proses belajar?
Perjalanan panjang Aceh menuju penyelesaian konflik – berlangsung selama tujuh tahun antara 1999 dan 2006 – mengundang refleksi bagaimana proses pembelajaran terjadi dalam dan antar proses perdamaian. Konteks di Aceh berubah dari waktu ke waktu, dan pada akhirnya perubahan ini mungkin sangat penting bagi memberi kemungkinan keberhasilan dari upaya perdamaian pada tahun 2005-2006. Pada tahun 2003-2004, TNI sudah berhasil menimbulkan kehancuran dan korban dari pihak GAM baik jumlah personil yang jadi korban maupun kemampuan militer GAM. Militer sudah bisa bergerak secara secara bebas dalam provinsi. Tetapi pada saat yang sama pemerintah juga mulai merasa menggunungnya biaya keuangan dan korban manusia dari berbagai operasi yang dikalkulasi presiden Yudhoyono berkisar $130 juta pertahun. Tetapi kebanyakan pemain utama pada pihak GAM dan pemerintah sudah mengenal dan belajara dari perdamaian sebelumnya dari periode HDC. Tim mediasi di CMI yang mendukung Ahtisaari membaca dan mempelajari kekurangan dari upaya-upaya damai yang lalu.
Ada beberapa perbedaan penting dan sebenarnya perbaikan yang menjadi karakter dari upaya-upaya di Helsinki. Pertama ketika figur utama perjanjian pribadi dalam perundingan CoHA, khususnya Yudhoyono, sangat diperlukan, keterlibatan penuh dari dia dan wakil presiden Kalla untuk proses kedua ini membawa bobot penuh sebagai upaya pemerintah Indonesia. Pada akhirnya, mereka mau mengambil resiko dan mencari solusi-solusi non-militer. Tegasnya, mungkin mereka sudah belajar dari pelajaran penting dari kesulitan Megawati dalam mengurus para pemain berbeda di lokal, nasional, dan tingkat internasional. Mereka pastinya sudah belajar bagaimana menyingkirkan kerikil-kerikil atau pengahalang yang lain (Pimpinan TNI masa Megawati, Ryacudu merupakan korban pertama dari administrasi baru Yudhoyono), dan mereka juga berusaha mencari jalan bagai memenangkan usaha ini pada pihak-piahk yang menolak kompromi baik di kalangan tentara maupun DPR.
Perbedaan penting yang lain yakni dari segi gaya dan isi dari pembicaraan damai. Pemerintah, contohnya, menambah tim yang bukan penduduk Jawa secara sengaja dalam corak dan hubungan yang lebih konstruktif, kurangnya kebiasaan menerima atau menolak tawaran. Yang paling penting bagaimanapun Ahtisari mempunyai kelebihan dan sudah mengalami pengalaman politik sendiri sebagai seorang mantan presiden daripada para penengah HDC. Dia juga mempunyai akses langsung ke pembuat keputusan tertinggi di PBB dan Uni Eropa sebagai hasil dari posisinya paska kepresidenannya di proses perdamaian internasional. Sebagai tambahan untuk mempersiapkan kebutuhan berencana bagi misi pemantau pihak ketiga yang dapat dipercaya, dia memberikan fokus utama pada pada rangkaian pendekatan untuk gencatan senjata yang kuat dan mengambil keputusan dan point politik yang sulit ditangguhkan pembicaraannya untuk nanti. Namun, mantranya ‘tak ada yang disetujui sampai semuanya disetujui’ (nothing is agreed until everything agreed). Ini mendesak kedua pihak muncul dengan kompromi yang perlu, tapi juga keseimbangan yang kreatif, sebagai bagian dari deal yang lebih besar. Untuk menunjukkan keseriusan dan berani mengambil sikap dengan para pihak ia bahkan bepergian ke Jakarta untuk mendesak pergantian aparat milliter yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dia juga mendemonstrasikan kepada kedua pihak bahwa dia siap untuk menjadi adil dan tegas. Pada akhirnya bagaimanapun para pihak itu sendiri yang harus membuat keputusan yang paling tegas – dan memilih jalan menuju damai.
Top | Aceh | Daftar isi
